INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasih mengatakan, sesuai amanat konstitusi, negara dilarang berbisnis dengan rakyat, karena negara milik rakyat.
"Negara ini kan tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jadi, secara institusi negara tidak bisa berbisnis dengan rakyat," kata Achsanul dalam sebuah seminar di Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis (17/12/2015).
Menurut Achsanul, satu-satunya cara agar diperkenankan berbisnis dengan rakyat, negara harus membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau negara berbisnis dengan rakyat maka dibentuklah BUMN, maka dibentuklah perusahaan BUMN. Artinya BUMN ini bisa berbisnis dengan siapapun. Berbisnis dengan rakyat, mengelola sumber daya alam, dan sebagainya untuk kepentingan rakyat," kata Achsanul.
Menurut Achsanul, mandat kepada Presiden Joko Widodo adalah, mengelola negara dengan benar. Baik aset, harta, dan sebagainya. "Lalu presiden memberi mandat kepada Menteri Keuangan untuk memegang saham di BUMN. Barulah BUMN tersebut bisa berbisnis dengan rakyat," kata Achsanul.
Hal sepele ini, kata Achsanul, harus dipahami, bahwa bisnis BUMN itu adalah bisnis untuk kepentingan rakyat. "Maka saya mengatakan bisnis BUMN adalah Indonesia Incorporated. Sebuah negara yang memiliki aset Rp 4.500 triliun," kata Achsanul.[ipe]
#BUMN #Berita #RiniSoemarno #IgnasiusJonan #soekarnohatta #PTKAI #bandara #jakarta #pesawat #airport #Penerbangan #bandung
#pariwisata #Indonesia #wisata #Hotel #bali #jakarta #bdg #Surabaya #Bogor #Cipali #TOL #Pantura #MenPU #loker #job #Lowongan #tepokjidat #Gerindra #PresidenJokowi #jokowi #JKW4P #Prabowo #SBY #Megawati #capres #negara #Indonesia
Read More : BPK: Negara Dilarang Bisnis dengan Rakyat.
Presiden Jokowi diminta menindaklanjuti rekomendasi DPR.
Sebagian pemerintah daerah telah menetapkan wilayah sejauh 4 mil sebagai wilayah konservasi.
Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan VIII di Istana Kepresidenan, Jakarta.
